Key Highlights

  • Politik luar negeri Indonesia harus berlandaskan prinsip kemitraan jangka panjang, bukan sekadar transaksional.
  • Kedaulatan bangsa menjadi kunci utama dalam menjaga posisi tawar di mata internasional.
  • Indonesia didorong untuk lebih proaktif dalam pergaulan global sebelum krisis menimpa.

Memaknai Ulang Bebas Aktif di Panggung Dunia

Panggung geopolitik global saat ini menuntut sikap yang lebih tegas dari negara-negara berkembang. Anis Matta menekankan bahwa praktik politik luar negeri Indonesia harus benar-benar mencerminkan semangat bebas aktif yang subtansial, bukan sekadar formalitas.

Menurutnya, kesalahan fatal yang sering terjadi adalah pola pikir yang pragmatis. Banyak pihak cenderung hanya mendekati mitra internasional saat sedang menghadapi kesulitan atau krisis. Hal ini justru melemahkan posisi tawar Indonesia karena terlihat tidak memiliki kemandirian yang kuat.

Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan

Dalam pandangan yang lebih luas, ketergantungan pada bantuan luar negeri hanya saat terdesak mencerminkan kurangnya persiapan strategis. Kebijakan luar negeri seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk membangun pengaruh secara konsisten melalui kerja sama ekonomi, budaya, dan keamanan sebelum persoalan terjadi.

? Did You Know? Istilah 'Bebas Aktif' pertama kali dicetuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya di hadapan BP KNIP pada 1948, yang menekankan bahwa Indonesia tidak memihak blok besar namun aktif memperjuangkan perdamaian dunia.

Langkah nyata dalam diplomasi tidak bisa dilepaskan dari stabilitas di dalam negeri. Seperti halnya upaya penataan kota yang berkelanjutan, misalnya Peneliti UGM Tawarkan Konsep JLFR untuk Malioboro, Berkaca dari London dan Bogotá, keberhasilan di panggung luar negeri juga membutuhkan perencanaan yang matang dan berjangka panjang.

Kemandirian dalam kebijakan luar negeri bukan berarti menutup diri dari pergaulan global. Sebaliknya, Indonesia harus menempatkan diri sebagai mitra strategis yang memiliki harga diri. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.