Key Highlights

• Hasto Kristiyanto menyoroti perbedaan perlakuan hukum terhadap pejabat yang terjerat kasus.
• Isu ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi perhatian publik di tengah dinamika nasional.
• Transparansi proses hukum dipertanyakan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Sorotan Terhadap Perlakuan Hukum

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam mengenai disparitas perlakuan aparat penegak hukum. Pernyataan ini muncul setelah publik menyoroti kondisi Febrie Adriansyah yang tidak menggunakan borgol saat menjalani proses pemeriksaan, sebuah pemandangan yang dianggap kontras dengan penanganan tersangka dari kalangan masyarakat umum.

Hasto menilai bahwa simbol-simbol hukum seharusnya diterapkan secara konsisten tanpa melihat latar belakang jabatan atau posisi seseorang. Ketimpangan perlakuan ini dianggap berpotensi mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat, yang saat ini sangat mendambakan supremasi hukum yang tajam ke atas maupun ke bawah.

Refleksi Keadilan bagi Institusi Penegak Hukum

Diskusi mengenai profesionalisme aparat memang menjadi isu yang terus bergulir. Publik sering kali membandingkan ketegasan aparat dalam berbagai kasus, mulai dari penanganan kasus kriminal umum seperti Oknum Polisi Terlibat Perampokan Toko Emas di Aceh Ditangkap, Polda Bertindak Tegas hingga isu hukum yang melibatkan tokoh publik. Standar ganda dalam penerapan prosedur penahanan dinilai dapat menurunkan citra institusi penegak hukum di mata publik.

Kritik yang disampaikan Hasto ini mencerminkan keresahan luas terkait perlunya reformasi dalam tata cara penanganan tersangka. Keadilan prosedural dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan iklim hukum yang dipercaya oleh warga negara, terlepas dari apa pun profesi atau jabatan yang disandang oleh pihak terkait.

Ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini mengenai perkembangan dinamika hukum dan politik di tanah air.