Key Highlights

  • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan rapat pimpinan (rapim) digelar setiap hari Senin.
  • Sistem evaluasi kinerja dilakukan secara mingguan untuk memastikan target program tercapai.
  • Penerapan disiplin ketat ini bertujuan mempercepat akselerasi program prioritas pemerintah.

Transformasi Budaya Kerja di BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana mulai menunjukkan langkah strategis dalam mengelola kinerja organisasi. Budaya kerja baru diperkenalkan untuk menjaga ritme operasional lembaga agar tetap produktif dan tepat sasaran. Rapat pimpinan yang diposisikan sebagai agenda tetap pada hari Senin menjadi instrumen utama dalam menyelaraskan arah kebijakan.

Metode ini menekankan pada akuntabilitas setiap unit kerja. Bukan sekadar rutinitas, pertemuan ini berfungsi sebagai ruang koordinasi untuk mengurai hambatan yang muncul di lapangan. Dengan frekuensi mingguan, setiap devisi dipaksa untuk lebih gesit dalam merespons tantangan teknis maupun administratif.

? Did You Know? Badan Gizi Nasional merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional terkait pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung generasi emas Indonesia.

Evaluasi Target yang Ketat

Selain kedisiplinan waktu, Kepala BGN juga menerapkan sistem penagihan target mingguan yang terukur. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang tersedia benar-benar memberikan dampak nyata terhadap target capaian nasional. Seluruh staf dituntut untuk bekerja berbasis data dan hasil, bukan sekadar laporan administratif.

Upaya reformasi birokrasi ini tidak hanya berfokus pada administrasi internal, tetapi juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk Akselerasi Teknologi Nasional: Robot Quadruped dan AI Menjadi Ujung Tombak Kemandirian RI sebagai pendukung efektivitas kerja di era digital. Kehadiran disiplin kerja ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi keberlangsungan program jangka panjang.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk DPR Soroti Kebijakan SPP SMA/SMK di Jawa Barat, Desak Intervensi Kemendikdasmen yang menunjukkan pentingnya peran pengawasan dalam setiap kebijakan publik. Ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.