Key Highlights

• Mardiono menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja.
• Revisi RUU Pemilu dinilai sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi publik dan keterwakilan.
• Sistem kepemiluan diharapkan mampu menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa adanya dominasi yang bersifat monopoli.

Menjaga Marwah Demokrasi

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, memberikan pandangan tegas terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah menjadi sorotan publik. Menurutnya, setiap aturan baru yang dirumuskan harus menjamin adanya kesetaraan bagi seluruh elemen bangsa.

Demokrasi yang sehat menuntut adanya akses yang terbuka bagi setiap warga negara dan partai politik. Mardiono menegaskan bahwa narasi monopoli dalam sistem politik hanya akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Prinsip Keterwakilan dalam Pemilu

Diskusi mengenai aturan main pemilihan umum seringkali bersinggungan dengan ambang batas parlemen dan sistem proporsional. Mardiono berpendapat bahwa regulasi harus lebih inklusif agar suara rakyat benar-benar terakomodasi di kursi legislatif.

Transparansi Digital dan Masa Depan Politik

Di tengah perdebatan regulasi, pengawasan terhadap ruang siber menjadi krusial. Sebagaimana yang juga ditekankan dalam Menko Polkam Soroti Pemanfaatan Ruang Digital dalam Pendanaan Aksi Terorisme, integritas di ruang digital harus menjadi prioritas agar pemilu berjalan bersih dari pengaruh luar yang tidak bertanggung jawab.

Mardiono berharap pembahasan di parlemen tetap mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Fokus utama harus selalu pada penguatan institusi demokrasi, bukan sekadar kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.

Tetap ikuti perkembangan berita terkini mengenai dinamika politik nasional dan kebijakan publik hanya di DKIJakarta.id.