Atasi Fragmentasi Perbatasan, IAW Dorong Satu Sistem Tata Kelola Nasional yang Terintegrasi

Indonesia Corruption Watch (IAW) secara tegas mendorong perlunya satu sistem tata kelola nasional yang terpusat. Langkah ini dipandang krusial untuk mengintegrasikan data serta operasional di lapangan, sehingga setiap pergerakan di zona perbatasan dapat terpantau secara real-time.

Sinergi Antar Lembaga Menjadi Kunci

Fragmentasi kewenangan yang terjadi selama ini dinilai melemahkan posisi tawar negara dalam menjaga aset dan keamanan nasional. Ketiadaan koordinasi yang padu membuat pengawasan menjadi tidak optimal, baik di jalur darat maupun perairan.

Pakar kebijakan publik menekankan bahwa modernisasi sistem pengawasan harus dibarengi dengan reformasi birokrasi di tingkat tapal batas. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir praktik ilegal dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, serupa dengan upaya Perkuat Perlindungan Hukum: Langkah Strategis Lindungi Anak dari Pekerja Migran Indonesia yang terus digalakkan pemerintah.

Transformasi Digital dalam Pengawasan

Penerapan teknologi digital terintegrasi akan menjadi tulang punggung dari sistem tata kelola baru ini. Dengan basis data tunggal, koordinasi antara instansi keamanan, bea cukai, dan pemerintah daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional lapangan diharapkan mampu menciptakan standar keamanan yang setara di seluruh titik terluar Indonesia. Fokus pada efektivitas kerja ini diharapkan mampu menjaga kedaulatan negara secara lebih bermartabat.

?️ Share Your Opinion!

Menurut Anda, apakah integrasi sistem tata kelola melalui digitalisasi adalah solusi paling tepat untuk mengamankan wilayah perbatasan Indonesia saat ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.

Untuk liputan berita yang lebih detail, kunjungi DKIJakarta.id.