Deddy Sitorus Tolak Minta Maaf soal Istilah 'Gerombolan Sirkus', Siap Hadapi Laporan ke MKD

Anggota DPR RI Deddy Sitorus tegaskan tidak akan meminta maaf terkait istilah 'gerombolan sirkus'. Ia persilakan pihak keberatan melapor ke MKD.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Aug 7, 2026 schedule 9:00 PM visibility 0 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Deddy Sitorus Tolak Minta Maaf soal Istilah 'Gerombolan Sirkus', Siap Hadapi Laporan ke MKD
“Deddy Sitorus Tolak Minta Maaf soal Istilah 'Gerombolan Sirkus', Siap Hadapi Laporan ke MKD”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/7c9bfa
7 Aug 2026
https://www.dkijakarta.id/s/7c9bfa
Copied
Deddy Sitorus Tolak Minta Maaf soal Istilah 'Gerombolan Sirkus', Siap Hadapi Laporan ke MKD
Image via Pexels - Deddy Sitorus Tolak Minta Maaf soal Istilah 'Gerombolan Sirkus', Siap Hadapi Laporan ke MKD

Key Highlights

  • Politisi PDIP Deddy Sitorus secara tegas menolak permintaan maaf terkait penggunaan diksi 'gerombolan sirkus'.
  • Ia memberikan keleluasaan bagi pihak yang merasa tersinggung untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
  • Perseteruan ini memicu perdebatan mengenai etika berdebat di dalam ruang sidang parlemen.

Polemik Ungkapan di Ruang Rapat

Ketegangan di ruang sidang DPR RI kembali menjadi sorotan publik. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menolak memberikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyebut pihak-pihak tertentu sebagai 'gerombolan sirkus'. Ungkapan tersebut dilontarkan di tengah dinamika rapat yang memanas, memicu reaksi dari berbagai kalangan.

Deddy berpendapat bahwa pernyataannya adalah bagian dari ekspresi politik dan kritik yang wajar di dalam ruang parlemen. Ia menegaskan bahwa setiap anggota dewan memiliki hak untuk bersuara, meskipun pilihan katanya kerap mengundang kontroversi. Hingga saat ini, ia tetap pada pendiriannya dan tidak merasa perlu menarik kembali kata-kata tersebut.

? Did You Know? Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan alat kelengkapan DPR yang bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Tantangan Jalur Mahkamah Kehormatan Dewan

Menanggapi desakan untuk meminta maaf, Deddy justru menantang pihak-pihak yang merasa keberatan untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurutnya, MKD adalah instrumen resmi yang paling tepat untuk menguji apakah tindakannya melanggar kode etik anggota dewan atau tidak.

Langkah ini menempatkan bola panas di tangan MKD untuk menentukan batasan antara kebebasan berpendapat dengan pelanggaran etika profesional. Sengketa ini menambah deretan isu yang perlu dicermati publik setelah sebelumnya perhatian juga tertuju pada Kejaksaan Agung Bentuk Tim Khusus Terkait Polemik Jampidsus: Fakta dan Perkembangan Terbaru yang sempat menyita perhatian nasional.

Dinamika di parlemen ini diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan proses penelaahan di tingkat komite etik. Masyarakat pun menanti bagaimana lembaga tersebut akan menyikapi penggunaan bahasa dalam perdebatan politik. Untuk liputan berita yang lebih detail mengenai perkembangan politik di Jakarta dan nasional, kunjungi DKIJakarta.id.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu