Mahasiswa King’s College London Sampaikan 3 Rekomendasi Krusial RUU Perampasan Aset di DPR

Dalam paparannya, terdapat tiga poin rekomendasi utama yang diajukan sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang. Pertama, perlunya penegasan mengenai batasan ruang lingkup aset yang dapat dirampas agar sejalan dengan standar internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Detail Rekomendasi untuk Penguatan Hukum

Rekomendasi kedua menyoroti mekanisme pembuktian terbalik yang dinilai perlu diterapkan dengan kehati-hatian tinggi. Menurut paparan tersebut, perlindungan hak pemilik aset yang sah harus tetap menjadi prioritas utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum di lapangan.

Poin ketiga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam implementasi undang-undang kelak. Integrasi data antar instansi menjadi kunci agar perampasan aset dapat dilakukan secara efisien, terutama untuk aset yang berada di luar negeri atau yang telah disamarkan melalui berbagai instrumen keuangan.

Kondisi hukum di Indonesia memang sering mendapat sorotan tajam, mulai dari pemberantasan korupsi hingga isu sosial yang viral di masyarakat. Seperti halnya kasus Teror Tetangga di Depok: Viral Curhatan Warga yang Bertahan Bertahun-tahun, penegakan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi publik. Kehadiran elemen akademisi dari luar negeri diharapkan mampu memberikan angin segar bagi penyempurnaan draf RUU yang saat ini masih terus dimatangkan oleh pihak legislatif.

Tetap ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.