Tunggu Restu Prabowo, LPS Siap Cairkan Tunggakan DBH Rp70 Triliun ke Pemda

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa seluruh mekanisme teknis untuk penyaluran dana tersebut sudah tersedia. Namun, pihaknya tidak dapat melangkah lebih jauh sebelum menerima mandat atau restu resmi dari Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Koordinasi Strategis Pemerintah Pusat

Keputusan terkait pengucuran dana dalam skala besar ini tentu melibatkan sinkronisasi dengan kebijakan fiskal nasional yang sedang disusun oleh kabinet saat ini. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa likuiditas di daerah tetap terjaga untuk menunjang aktivitas ekonomi pasca pelantikan pemerintahan baru, yang sebelumnya juga sempat dibahas dalam Posisi Duduk Prabowo-Gibran di Sidang Kabinet Jadi Sorotan, Gerindra Beri Klarifikasi.

Pemerintah daerah berharap dana ini segera cair guna mempercepat realisasi anggaran tahun berjalan. Kejelasan nasib DBH ini akan menjadi indikator penting dalam pergerakan roda ekonomi di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat.

Langkah strategis ini juga dipandang sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kendala dalam pelayanan publik, serupa dengan pengawasan ketat yang dilakukan di berbagai sektor penting lainnya di ibu kota, seperti saat Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Pusat Hari Ini, 1.095 Personel Kepolisian Disiagakan. Teruslah membaca DKIJakarta.id untuk informasi terbaru tentang ini.