Key Highlights
- Pramono Anung mengkritik desain JPO di kawasan Rasuna Said yang dianggap tidak ramah pejalan kaki.
- Struktur jembatan dinilai lebih mengutamakan estetika daripada fungsi aksesibilitas.
- Evaluasi tata kota Jakarta menjadi fokus utama dalam diskursus pembangunan infrastruktur pedestrian.
Kritik Terhadap Fungsi Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur di kawasan elit Rasuna Said, Jakarta Selatan, kembali menjadi sorotan. Pramono Anung secara terbuka menyampaikan kritik terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang kerap disebut sebagai konsep 'love-hate relationship'. Sebutan ini merujuk pada desain jembatan yang dinilai megah namun menyulitkan akses bagi warga yang hendak melintas.
Banyak pihak menilai bahwa penempatan tangga dan desain arsitektur yang terlalu kompleks membuat masyarakat justru enggan menggunakan fasilitas tersebut. Pengguna jalan seringkali memilih untuk menyeberang di jalur bawah karena alur JPO yang dinilai memutar dan menguras tenaga. Hal ini menjadi paradoks di tengah upaya pemerintah untuk memodernisasi wajah kota.
Pentingnya Evaluasi Fasilitas Publik
Perencanaan kota yang ideal seharusnya menempatkan kemudahan akses sebagai prioritas utama. Kritikan ini menekankan bahwa pembangunan estetika fisik tidak boleh mengesampingkan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna utama. Fasilitas publik yang seharusnya mempermudah mobilitas justru menjadi beban jika tidak dirancang dengan prinsip inklusivitas.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur di Jakarta terus dilakukan di berbagai sektor. Sebagaimana halnya Kemenkes Terapkan Standar Global: Akreditasi RS Kini Fokus pada Pengalaman Pasien, pelayanan publik seharusnya memang harus mengedepankan sisi pengguna. Evaluasi terhadap JPO di Rasuna Said diharapkan dapat menjadi pembelajaran agar pembangunan serupa di masa depan lebih berbasis pada kebutuhan nyata warga di lapangan.
Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai kebijakan tata kota dan pembangunan infrastruktur di ibu kota.