Key Highlights

  • Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya DPRD untuk memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengawal APBD.
  • Anggaran daerah diharapkan tidak sekadar habis, melainkan memiliki orientasi pada output yang produktif bagi pembangunan ekonomi lokal.
  • Peningkatan literasi teknologi dan tata kelola anggaran menjadi syarat mutlak bagi DPRD untuk bersaing di era modern.

Transformasi Peran DPRD

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengimbau jajaran anggota DPRD di berbagai daerah untuk mulai 'naik kelas'. Ajakan ini disampaikan sebagai respons terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat luas.

Bima menekankan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh legislatif bukan sekadar formalitas administratif. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap sen APBD benar-benar menyentuh sektor-sektor yang produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.

Sinergi Teknologi dan Anggaran

Peran DPRD kini dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sinergi antara kebijakan anggaran dan transformasi digital menjadi kunci utama dalam efisiensi birokrasi, sebagaimana semangat yang juga diusung dalam upaya Dorong Transformasi Digital, Pemkot Tangsel Gandeng FSPP Akselerasi Literasi Teknologi di Ponpes untuk meningkatkan literasi digital di berbagai lini masyarakat.

? Did You Know? Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Fokus pada Output Masyarakat

Pengelolaan keuangan daerah yang produktif berarti memprioritaskan belanja modal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Langkah ini senada dengan upaya peningkatan kinerja berbagai lembaga yang terus berbenah demi pencapaian ekonomi yang lebih stabil, seperti yang tercermin pada catatan Kinerja Positif 2025, Jasa Raharja Bukukan Laba Bersih Rp2,30 Triliun dalam mengelola aset publik. Fokus pengawasan yang tepat akan meminimalisir pemborosan dan memastikan anggaran terserap dengan efektivitas yang tinggi.

Diharapkan ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam mewujudkan tata kelola yang bersih. Ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.