Key Highlights

  • DPR RI resmi menetapkan target pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.
  • Mahfud MD menekankan pentingnya partisipasi bermakna dari publik dalam penyusunan aturan.
  • Pemerintah dan legislatif terus melakukan harmonisasi naskah akademik guna memperkuat landasan hukum.

Komitmen Legislatif terhadap Pemberantasan Korupsi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai menyusun kerangka waktu untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Target ambisius tersebut ditetapkan jatuh pada Desember 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat instrumen hukum melawan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di tanah air.

Proses pembahasan ini menjadi sorotan publik mengingat urgensi perlunya mekanisme hukum yang memungkinkan negara mengambil alih aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana berkekuatan hukum tetap. Dinamika di gedung parlemen menunjukkan adanya urgensi untuk menuntaskan regulasi ini sebelum masa periode legislatif saat ini berakhir.

? Did You Know? RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perdata khusus yang menyasar aset-aset hasil tindak pidana tanpa harus membuktikan kesalahan pidana pelaku terlebih dahulu.

Pentingnya Partisipasi Bermakna

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan catatan kritis mengenai proses legislasi tersebut. Ia menegaskan bahwa aspek 'meaningful participation' atau partisipasi bermakna harus menjadi prioritas utama agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan keadilan masyarakat.

Keterlibatan pakar hukum dan aktivis antikorupsi dianggap sebagai elemen krusial agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di masa depan. Fokus utama kini beralih pada bagaimana naskah akademik mampu mengakomodasi hak-hak konstitusional warga negara sambil tetap tegas terhadap para pelaku kejahatan kerah putih.

Transparansi dalam Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap kebijakan publik bukan hanya terbatas pada isu legislasi, namun juga mencakup berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan. Sebagai pengingat akan pentingnya ketertiban administrasi dan keselamatan publik, masyarakat perlu tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, serupa dengan bagaimana kita menyoroti insiden keselamatan infrastruktur, seperti kasus Tragedi Tembok Roboh di Sleman: 10 Warga Terluka Saat Ikuti Kegiatan Senam yang sempat menyita perhatian nasional. Untuk liputan berita yang lebih detail, kunjungi DKIJakarta.id.