Key Highlights

• Komisi III DPR RI kembali mengintensifkan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi.
• Pakar hukum dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyoroti tantangan teknis dalam menilai aset yang tidak memiliki harga pasar.
• Penyusunan regulasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus pengembalian kerugian negara secara optimal.

Diskusi Intensif di Komisi III

Komisi III DPR RI terus mematangkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif dan represif guna memutus rantai pencucian uang serta pemulihan kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi.

Perdebatan di tingkat parlemen saat ini tidak hanya menyentuh aspek formal hukum, tetapi juga merambah pada mekanisme teknis eksekusi. Pemerintah dan legislatif kini berupaya mencari jalan keluar atas hambatan administratif yang selama ini sering ditemui dalam kasus tindak pidana ekonomi skala besar.

Tantangan Valuasi Aset Tanpa Harga Pasar

Pakar hukum dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memberikan catatan kritis terkait implementasi kebijakan ini ke depan. Fokus utama terletak pada aset-aset yang tidak memiliki harga pasar standar, seperti aset kripto, barang koleksi unik, atau hak kekayaan intelektual.

Menurut pandangan akademisi tersebut, tanpa standar penilaian yang baku, proses penyitaan berpotensi menimbulkan celah sengketa di pengadilan. Penentuan nilai aset yang objektif menjadi krusial agar tidak merugikan negara maupun pihak pemilik aset jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses peradilan.

Sinkronisasi Regulasi dan Kebutuhan Publik

Upaya reformasi hukum di Indonesia memerlukan dukungan lintas sektor, mirip dengan semangat perbaikan tata kelola birokrasi yang belakangan ini juga digaungkan dalam berbagai sektor pemerintahan, seperti yang terlihat pada Peringatan HUT RI ke-81: Gus Ipul Dorong ASN Kemensos Tingkatkan Inovasi dan Pelayanan Publik. Konsistensi dalam menegakkan aturan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik transaksional.

Pemerintah diharapkan dapat segera merampungkan draf akhir dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai ahli. Transparansi dalam proses pembahasan RUU ini menjadi kunci kepercayaan publik terhadap keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keberhasilan regulasi ini nantinya akan diuji dari efektivitas eksekusi di lapangan saat menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai pembahasan RUU ini.