Wali Kota Eri Cahyadi Jelaskan Alasan Pemkot Surabaya Tidak Membongkar Pagar Tinggi Mal

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya memberikan klarifikasi atas keresahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta membongkar properti milik swasta tanpa dasar hukum yang sangat kuat. Setiap tindakan penertiban harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku mengenai kepemilikan aset dan peruntukan lahan.

Regulasi Tata Ruang dan Kewenangan Pemkot

Menurut Eri, selama pagar yang dipasang tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) atau aturan tata ruang yang ditetapkan, Pemkot tidak memiliki wewenang untuk memaksa pembongkaran. Pihak pengelola mal memiliki hak hukum untuk mengamankan area mereka demi alasan keamanan dan operasional bisnis.

Eri menambahkan bahwa pemerintah kota saat ini lebih memilih jalur komunikasi dengan para pengusaha untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun tidak mengabaikan kenyamanan masyarakat luas. Fokus utama pemkot tetap pada integrasi sarana publik yang inklusif tanpa harus merugikan pihak swasta yang berinvestasi di Surabaya.

Pentingnya Kepatuhan Aturan di Ruang Publik

Masalah penataan aset privat di ruang publik memang sering kali memicu perdebatan di masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan kasus penegakan hukum di lapangan yang melibatkan kriminalitas, seperti Viral Aksi Pemalakan Berkedok Tiket Parkir di Tanah Abang, Polisi Turun Tangan yang memerlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus memantau setiap bangunan yang ada di Surabaya. Jika ditemukan pelanggaran aturan bangunan, tindakan tegas akan tetap dilakukan melalui prosedur perizinan yang berlaku. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru terkait kebijakan tata kota di berbagai daerah.