Fahira Idris Beberkan 6 Urgensi RUU Perampasan Aset untuk Pemulihan Keuangan Negara

Fahira mengidentifikasi enam urgensi utama, di mana yang pertama adalah efektivitas pemulihan kerugian negara. Selama ini, proses pengembalian aset hasil korupsi seringkali terkendala oleh proses pembuktian pidana yang panjang dan rumit di pengadilan.

Pemisahan Aset dan Pidana Badan

Poin krusial kedua adalah pemisahan antara perampasan aset dengan pemidanaan pelaku. Dengan adanya RUU ini, negara dapat melakukan penyitaan aset yang diduga hasil kejahatan meskipun pelaku belum dijatuhi vonis pidana pokok. Hal ini diyakini mampu menutup celah bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Ketiga, regulasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang nyata. Banyak koruptor tidak merasa takut hanya dengan hukuman penjara jika harta hasil korupsinya tetap bisa dinikmati oleh keluarga atau kerabat. Keempat, RUU ini menjadi instrumen untuk mengembalikan integritas moral di sektor publik dengan memastikan bahwa hasil kejahatan tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi pelakunya.

Dampak Strategis bagi Keuangan Negara

Kelima, urgensi ini menyangkut penguatan posisi Indonesia di mata hukum internasional dalam hal pemberantasan pencucian uang lintas negara. Kejelasan aturan perampasan aset akan memudahkan kerja sama hukum antarnegara (Mutual Legal Assistance) dalam melacak aliran dana ilegal.

Terakhir, RUU ini adalah bentuk perlindungan nyata bagi hak-hak rakyat yang tercederai oleh tindakan korupsi. Penting untuk melihat bagaimana efektivitas regulasi ini jika dikaitkan dengan upaya penguatan ekosistem keuangan digital, sebagaimana pembahasan mengenai Transformasi Digital BRI: Akselerasi Transaksi QRIS Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM yang berupaya menciptakan transparansi finansial di tingkat akar rumput.

?️ Share Your Opinion!

Bagaimana menurut Anda, apakah RUU Perampasan Aset ini akan menjadi solusi final untuk membasmi praktik korupsi di Indonesia, ataukah justru menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.

Untuk liputan berita yang lebih mendalam mengenai kebijakan publik dan isu nasional lainnya, silakan kunjungi DKIJakarta.id.