Gugatan Praperadilan Rismon Sianipar Dinilai Salah Sasaran, Hakim Konstitusi Beri Analogi Tajam

Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi gugatan praperadilan Rismon Sianipar dengan analogi tajam, menyebutnya tidak relevan dengan objek gugatan.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Nov 19, 2026 schedule 11:15 PM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Gugatan Praperadilan Rismon Sianipar Dinilai Salah Sasaran, Hakim Konstitusi Beri Analogi Tajam
“Gugatan Praperadilan Rismon Sianipar Dinilai Salah Sasaran, Hakim Konstitusi Beri Analogi Tajam”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/b8961f
19 Nov 2026
https://www.dkijakarta.id/s/b8961f
Copied
Gugatan Praperadilan Rismon Sianipar Dinilai Salah Sasaran, Hakim Konstitusi Beri Analogi Tajam
Image via Pexels - Gugatan Praperadilan Rismon Sianipar Dinilai Salah Sasaran, Hakim Konstitusi Beri Analogi Tajam

Key Highlights

  • Mahkamah Konstitusi menilai materi gugatan Rismon Sianipar dkk terkait praperadilan tidak memiliki dasar yang tepat.
  • Hakim menyebut permohonan pemohon seperti menggaruk bagian tubuh yang tidak gatal.
  • Ketidaksesuaian antara pokok perkara dengan kewenangan MK menjadi poin utama dalam persidangan ini.

Analogi Tajam dari Kursi Hakim

Sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan praperadilan yang diajukan oleh Rismon Sianipar dan rekan-rekannya diwarnai dengan teguran keras dari majelis hakim. Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan pemohon dalam berkas perkara sangat jauh dari prinsip-prinsip yang seharusnya diuji di tingkat konstitusi.

Dalam komentarnya, majelis hakim melontarkan analogi bahwa tindakan hukum yang dilakukan para pemohon ibarat seseorang yang menggaruk bagian tubuh yang tidak gatal. Pernyataan ini merujuk pada ketidakterkaitan antara keluhan pemohon mengenai proses praperadilan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Batas Kewenangan Konstitusional

Hakim konstitusi menegaskan bahwa lembaga tersebut hanya menangani pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Proses praperadilan yang dipersoalkan oleh pemohon sejatinya masuk dalam ranah teknis yudisial di pengadilan negeri dan bukan wewenang MK untuk mengintervensi substansi perkaranya.

Para pemohon sempat berargumen mengenai adanya ketidakadilan dalam proses hukum sebelumnya. Namun, majelis hakim tetap konsisten bahwa setiap gugatan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan agar tidak membuang waktu persidangan.

Dampak bagi Sistem Hukum

Pakar hukum melihat fenomena ini sebagai pengingat bagi masyarakat untuk memahami alur peradilan di Indonesia. Banyak orang sering kali bingung menentukan di mana mereka harus mencari keadilan saat merasa dirugikan oleh putusan hukum.

Di tengah dinamika peradilan, masyarakat memang membutuhkan edukasi hukum yang lebih baik agar tidak terjebak dalam langkah yang sia-sia. Untuk memahami pentingnya keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari, simak ulasan kami mengenai Healing atau Sekadar Pelarian? Memahami Makna Istirahat yang Sebenarnya bagi Pekerja Kota bagi Anda yang sedang mengalami tekanan tinggi. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan berita hukum terkini lainnya.

FAQ

Apa alasan utama hakim menolak pokok permohonan tersebut?
Hakim menilai bahwa pokok perkara yang diajukan tidak sesuai dengan kewenangan konstitusional MK, sehingga dianggap tidak relevan.

Apakah keputusan ini bersifat final bagi pemohon?
Putusan dalam sidang pendahuluan atau perbaikan memberikan arahan agar pemohon memperbaiki atau menarik kembali gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu