Harta Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tembus Rp21,3 Miliar, Didominasi Aset Tanah

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro tercatat memiliki kekayaan Rp21,3 miliar. Mayoritas asetnya berupa 18 bidang tanah dan bangunan di berbagai lokasi.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Aug 12, 2026 schedule 2:45 AM visibility 0 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Harta Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tembus Rp21,3 Miliar, Didominasi Aset Tanah
“Harta Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tembus Rp21,3 Miliar, Didominasi Aset Tanah”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/22d884
12 Aug 2026
https://www.dkijakarta.id/s/22d884
Copied
Harta Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tembus Rp21,3 Miliar, Didominasi Aset Tanah
Image via Pexels - Harta Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tembus Rp21,3 Miliar, Didominasi Aset Tanah

Key Highlights

  • Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melaporkan total harta kekayaan mencapai Rp21,3 miliar.
  • Aset tanah dan bangunan menjadi penyumbang terbesar dengan total 18 bidang properti.
  • Laporan ini telah terverifikasi melalui mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Rincian Aset Bupati Pemalang

Publik kini menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Berdasarkan data terbaru yang tercatat di situs resmi lembaga antirasuah, total kekayaan yang dimiliki mencapai Rp21,3 miliar.

Angka tersebut didominasi oleh kepemilikan aset properti yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 18 bidang tanah dan bangunan tersebar di sejumlah titik, yang menyumbang nilai nominal paling besar dalam akumulasi kekayaan pribadinya. Aset-aset ini tersebar di beberapa wilayah strategis yang nilainya terus mengalami apresiasi.

Transparansi dan Pelaporan Kekayaan

Penyampaian laporan harta ini merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas publik. Selain aset properti, rincian harta lainnya mencakup alat transportasi, kas, serta setara kas yang dilaporkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam dinamika birokrasi, keterbukaan informasi mengenai kekayaan pejabat menjadi instrumen penting bagi masyarakat dalam memantau integritas para pemimpin daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dari penyimpangan.

Di tengah dinamika pembangunan daerah, masyarakat juga menaruh perhatian pada isu-isu sosial dan lingkungan lainnya, seperti yang terlihat dalam Apresiasi BBKSDA Terhadap Upaya Polda Riau Berantas Perusakan Mangrove di Rohil yang menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap aset kekayaan alam negara. Untuk liputan berita yang lebih detail mengenai perkembangan transparansi pejabat publik di Indonesia, kunjungi DKIJakarta.id.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu