Judi Online Segera Masuk Daftar Inventarisasi Masalah dalam RUU Perampasan Aset

Pemerintah dan DPR berencana memasukkan tindak pidana judi online ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada RUU Perampasan Aset.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Nov 22, 2026 schedule 10:15 AM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Judi Online Segera Masuk Daftar Inventarisasi Masalah dalam RUU Perampasan Aset
“Judi Online Segera Masuk Daftar Inventarisasi Masalah dalam RUU Perampasan Aset”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/22d199
22 Nov 2026
https://www.dkijakarta.id/s/22d199
Copied
Judi Online Segera Masuk Daftar Inventarisasi Masalah dalam RUU Perampasan Aset
Image via Pexels - Judi Online Segera Masuk Daftar Inventarisasi Masalah dalam RUU Perampasan Aset

Key Highlights

  • Tindak pidana judi online diusulkan masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset.
  • Langkah ini diambil untuk memperkuat pemulihan aset negara dari kejahatan siber.
  • Pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di DPR.

Perluasan Cakupan RUU Perampasan Aset

Pemerintah Indonesia kini tengah mematangkan rencana untuk memasukkan tindak pidana perjudian daring ke dalam daftar tindak pidana yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dianggap krusial mengingat masifnya perputaran uang haram dari aktivitas judi online yang selama ini sulit dijangkau oleh instrumen hukum konvensional.

Dalam skema yang direncanakan, penegak hukum akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk melacak dan menyita aset hasil perjudian ilegal sebelum aset tersebut dicuci melalui berbagai instrumen keuangan. Penguatan regulasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memutus rantai ekonomi dari bisnis perjudian yang meresahkan masyarakat.

Sinergi Antar Lembaga dalam Pemberantasan Aset

? Did You Know? Perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture memungkinkan negara mengambil aset hasil kejahatan meskipun pelaku tidak ditemukan atau meninggal dunia.

Pembahasan mengenai DIM ini melibatkan koordinasi intensif antara kementerian terkait dengan legislatif. Fokus utama pemerintah bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan kerugian negara secara efektif. Transparansi dalam proses penelusuran aset menjadi syarat mutlak agar kebijakan ini tepat sasaran dan tidak melanggar hak-hak hukum masyarakat.

Di tengah upaya penguatan penegakan hukum, publik juga terus memantau berbagai perkembangan kasus kriminal lainnya. Misalnya, terkait Fakta Baru Kasus Mutilasi di Depok: Tersangka Saepullah Teridentifikasi dalam Grup Chat Spesifik yang menunjukkan betapa pentingnya pengawasan digital dalam mengungkap jaringan kejahatan modern. Sinergi antara kebijakan RUU Perampasan Aset dan pengawasan siber diharapkan dapat menciptakan ekosistem hukum yang lebih tangguh di Indonesia.

Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset ini.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu