Komisi V DPR Pertanyakan Standardisasi Keselamatan Kapal Usai Rentetan Kecelakaan Laut

Para anggota dewan menyoroti pentingnya pengetatan prosedur pemeriksaan kapal sebelum diizinkan berlayar. Kesiapan peralatan keselamatan di atas kapal, seperti *life jacket* dan sekoci, dinilai masih belum konsisten pada semua armada yang beroperasi.

Langkah Konkret Kemenhub dan Basarnas

Pihak Kementerian Perhubungan mengakui perlunya integrasi data yang lebih baik dalam sistem pengawasan pelayaran nasional. Langkah ini mencakup penguatan fungsi syahbandar di setiap pelabuhan guna memastikan sertifikasi kapal selalu dalam kondisi valid dan layak laut.

Di sisi lain, Basarnas menekankan tantangan geografis Indonesia yang luas dalam memberikan respon cepat saat terjadi insiden. Kebutuhan akan penambahan armada penyelamat dan peningkatan kapasitas personel di zona-zona rawan kecelakaan menjadi agenda prioritas yang diusulkan kepada parlemen.

Kondisi keselamatan transportasi laut memang menjadi perhatian serius, serupa dengan perhatian publik terhadap isu keselamatan di jalan raya, seperti yang terlihat pada laporan Kecelakaan Maut Truk Tabrak Dua Motor di Medan: Satu Orang Tewas di Lokasi yang memerlukan evaluasi sistemik serupa.

FAQ

Apakah pemerintah akan menambah jumlah armada penyelamat di wilayah rawan?

Pemerintah tengah menyusun skema anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang SAR, disesuaikan dengan skala prioritas wilayah perairan yang paling rawan insiden.

Bagaimana prosedur pengecekan kelayakan kapal saat ini?

Setiap kapal diwajibkan menjalani pemeriksaan teknis berkala serta *ramp check* oleh petugas otoritas pelabuhan sebelum memperoleh izin berlayar (Surat Persetujuan Berlayar) dari syahbandar setempat.

Simak informasi terkini seputar kebijakan nasional dan dinamika transportasi di DKIJakarta News.