Larangan Pembakaran Lahan Diperketat, PKB Soroti Dampak Bagi Masyarakat Adat

Di sisi lain, kebijakan ini memicu perhatian dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di parlemen. Legislator mengingatkan bahwa penerapan aturan harus tetap mempertimbangkan realitas sosial di tingkat tapak. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kelompok masyarakat adat masih menggunakan metode tradisional dalam pengelolaan lahan yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

Keseimbangan Antara Konservasi dan Kearifan Lokal

Kritik yang muncul menekankan agar aparat tidak menyamaratakan antara oknum pembuka lahan skala besar dengan petani kecil. Terdapat kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu kaku tanpa memberikan pendampingan teknis dapat memicu kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Pemerintah daerah diminta untuk lebih aktif memfasilitasi kebutuhan alat pertanian modern bagi kelompok tani di wilayah terpencil. Dengan adanya akses terhadap teknologi, masyarakat tidak lagi perlu bergantung pada metode pembakaran. Selain isu lingkungan, publik belakangan juga menaruh atensi pada dinamika kebijakan nasional lainnya seperti penegakan hukum kasus Febrie yang menuntut transparansi dan keadilan.

?️ Share Your Opinion!

Menurut Anda, apakah larangan pembakaran lahan sudah cukup efektif untuk mencegah kebakaran hutan, ataukah justru pemerintah perlu lebih fokus pada pendampingan teknologi bagi masyarakat adat di daerah terpencil?

Tetap ikuti perkembangan kebijakan publik terkini dengan mengakses DKIJakarta News untuk informasi lebih lanjut.