Marinus Gea Tegaskan Urgensi Payung Hukum Khusus AI di Luar RUU Hak Cipta

Marinus menyoroti bahwa ketergantungan pada kerangka hukum yang ada saat ini berisiko menciptakan celah hukum baru. Ia mendorong pemerintah untuk segera merancang aturan khusus yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan bagi warga negara.

Tantangan Etika dan Keamanan

Pemanfaatan AI bukan sekadar urusan hak cipta atau karya intelektual semata. Marinus Gea menekankan bahwa dampak sosial dan etik dari teknologi ini memerlukan pengawasan ketat melalui undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis). Tanpa arah kebijakan yang jelas, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi produk teknologi asing tanpa memiliki kendali atas infrastruktur digitalnya sendiri.

Diskusi mengenai regulasi teknologi ini seringkali bersinggungan dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, seperti yang sering terlihat dalam dinamika Mengenal Partai Kebangkitan Nusantara: Visi Politik dan Jejak Loyalis Anas Urbaningrum dalam kancah politik nasional.

Langkah Menuju Kedaulatan Digital

Inisiatif ini mencerminkan langkah antisipatif negara dalam menghadapi era otomasi yang semakin dekat. Pemerintah diharapkan segera membentuk tim lintas kementerian untuk menyusun draf regulasi yang inklusif. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi digital tidak mengorbankan keamanan sipil maupun hak individu di ranah siber.

Simak perkembangan terbaru mengenai kebijakan teknologi dan isu nasional lainnya dengan mengikuti laporan mendalam di DKIJakarta News.