Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah: Jangan Mau Dibohongi Bawahan Soal Anggaran

Eks Kapolri ini menegaskan bahwa integritas dalam tata kelola anggaran adalah kunci utama pemerintahan yang efektif. Banyak kasus ditemukan di mana alokasi APBD tidak terserap secara efisien karena perencanaan yang tidak matang atau laporan yang sengaja dibuat agar terlihat sesuai target, padahal realitanya jauh dari harapan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Penting bagi kepala daerah untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebelum menandatangani persetujuan anggaran. Tito mengingatkan bahwa tanggung jawab hukum penggunaan APBD tetap melekat pada kepala daerah, bukan pada staf atau bawahan yang menyiapkan draf dokumen. Ketelitian menjadi benteng terakhir untuk menghindari praktik korupsi atau penyimpangan anggaran yang merugikan publik.

Sikap kritis ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong integrasi layanan publik dan pembangunan yang lebih transparan. Hal ini mirip dengan semangat keterbukaan yang juga terlihat dalam Menko AHY Resmikan Groundbreaking TOD Summarecon, Integrasi Transportasi di Bekasi Semakin Matang, di mana sinergi antara perencanaan yang matang dan eksekusi di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan proyek bagi masyarakat.

?️ Share Your Opinion!

Bagaimana menurut Anda, apakah ketegasan Mendagri ini efektif untuk menekan angka pemborosan anggaran di daerah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.

Ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.