Aturan Baru: Penggunaan Dana SAL Pemerintah Kini Wajib Melalui Persetujuan DPR
Pemerintah kini diwajibkan mengantongi persetujuan DPR dalam penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas fiskal.
N
News
NEWS CARD
“Aturan Baru: Penggunaan Dana SAL Pemerintah Kini Wajib Melalui Persetujuan DPR”
Read more on
www.dkijakarta.id/s/55d96d
19 Nov 2026
Key Highlights
- Pemerintah kini tidak lagi memiliki otoritas mutlak dalam penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- Setiap penarikan dan alokasi dana SAL harus melalui mekanisme persetujuan DPR RI.
- Kebijakan ini diambil guna memperkuat pengawasan atas penggunaan cadangan kas negara agar lebih transparan.
Perubahan Mekanisme Fiskal
Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan baru yang memperketat aturan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diambil dari cadangan kas negara mendapatkan pengawasan langsung dari legislatif. Selama ini, fleksibilitas penggunaan SAL sering kali memicu perdebatan terkait urgensi dan transparansi alokasi anggaran di tengah dinamika ekonomi nasional.
auto_awesome
Ai Assisted
This article is curated and summarized by AI from multiple sources.
Author