Pramono Anung Buka Suara Soal JPO Tanpa Akses Tangga di Depan Gedung DPR

Menanggapi hal tersebut, Pramono Anung memberikan penjelasan mengenai status pembangunan infrastruktur tersebut. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan proyek yang dikerjakan langsung oleh pemerintah daerah.

Sinergi Pembangunan Infrastruktur

Koordinasi antara instansi pusat dan daerah menjadi kunci dalam membenahi berbagai fasilitas penyeberangan di Ibu Kota. Harapannya, setiap pembangunan infrastruktur publik harus mengedepankan aspek keamanan serta aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembenahan fasilitas publik sering kali bersinggungan dengan berbagai kasus yang menyita perhatian warga, seperti insiden yang melibatkan Polisi Selidiki Insiden Viral Sekuriti Disuruh Sujud oleh Pengemudi Alphard yang menunjukkan pentingnya ketertiban di area publik. Pihak otoritas terkait kini tengah meninjau kembali apakah desain JPO tersebut memerlukan modifikasi atau penambahan akses guna memudahkan mobilitas warga di sekitar kawasan Senayan.

?️ Share Your Opinion!

Apakah menurut Anda desain JPO yang ada saat ini sudah cukup representatif, ataukah perlu dilakukan renovasi total untuk menambah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pejalan kaki? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.

Ikuti perkembangan terbaru mengenai fasilitas publik Ibu Kota dan informasi lainnya hanya di DKIJakarta.id.