Purbaya Ungkap Hambatan Utama Debottlenecking: Tarif Depo Peti Kemas hingga Izin Hutan

Kondisi ini dipandang kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik nasional. Di sisi lain, isu mengenai transparansi penetapan biaya tambahan di area depo menjadi sorotan karena seringkali tidak disertai dengan peningkatan efisiensi layanan yang memadai.

Hambatan Perizinan Kehutanan

Selain persoalan logistik, Purbaya juga menggarisbawahi masih rumitnya proses perizinan di sektor kehutanan. Banyak proyek investasi strategis yang terhenti atau tertunda karena tumpang tindih regulasi terkait penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Sinkronisasi antara kebijakan daerah dan pusat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Tanpa penyelesaian masalah perizinan yang lebih lincah, target realisasi investasi nasional berisiko melambat meskipun minat investor global untuk masuk ke Indonesia sebenarnya masih cukup tinggi.

Dalam dinamika ekonomi terkini, berbagai kebijakan pemerintah terus mendapat perhatian publik, termasuk Celios Kritik Kebijakan Pajak Nol Persen di PFII, Dinilai Tidak Rasional yang juga disorot oleh para pengamat sebagai bagian dari tantangan iklim investasi di Tanah Air. Untuk liputan berita yang lebih detail, kunjungi DKIJakarta.id.