Revisi RUU Penyiaran: Platform Streaming Kini Masuk Radar Regulasi Pemerintah

Pemerintah berencana memasukkan layanan platform streaming ke dalam revisi RUU Penyiaran untuk menyamakan kedudukan dengan media konvensional di Indonesia.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Oct 6, 2026 schedule 10:30 PM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Revisi RUU Penyiaran: Platform Streaming Kini Masuk Radar Regulasi Pemerintah
“Revisi RUU Penyiaran: Platform Streaming Kini Masuk Radar Regulasi Pemerintah”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/b2299c
6 Oct 2026
https://www.dkijakarta.id/s/b2299c
Copied
Revisi RUU Penyiaran: Platform Streaming Kini Masuk Radar Regulasi Pemerintah
Image via Pexels - Revisi RUU Penyiaran: Platform Streaming Kini Masuk Radar Regulasi Pemerintah

Key Highlights

  • Revisi RUU Penyiaran mengusulkan perluasan cakupan regulasi bagi penyedia layanan konten berbasis internet atau platform streaming.
  • Langkah ini bertujuan menciptakan kesetaraan regulasi atau level playing field antara platform digital dengan lembaga penyiaran konvensional.
  • Pemerintah menyoroti aspek pengawasan konten dan perlindungan data konsumen dalam ekosistem penyiaran digital yang kian masif.

Pergeseran Lanskap Penyiaran Digital

Dunia penyiaran di Indonesia tengah menghadapi perubahan besar seiring dengan rencana pemerintah untuk memasukkan platform streaming ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa layanan video on demand dan platform berbagi video tunduk pada aturan yang serupa dengan televisi serta radio nasional.

Pengawasan ini mencakup konten yang ditayangkan agar tetap memenuhi norma serta kaidah hukum yang berlaku di tanah air. Diskusi mengenai hal ini muncul di tengah maraknya konsumsi konten digital oleh masyarakat luas, yang membuat peran lembaga penyiaran konvensional kini bersinggungan langsung dengan platform global.

Tantangan dan Adaptasi Industri

Para pelaku industri media saat ini tengah mengamati bagaimana detail teknis regulasi ini akan diterapkan. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspresi di ruang digital dengan tanggung jawab terhadap muatan informasi yang disajikan kepada publik.

Selain membahas sektor penyiaran, pemerintah sebelumnya juga aktif memberikan arahan strategis terkait isu-isu nasional lainnya, seperti instruksi Presiden Prabowo Instruksikan Kepala Daerah Waspadai Dampak El Nino Terhadap Ketahanan Pangan untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat. Sektor penyiaran sendiri dipandang sebagai pilar penting dalam menjaga integrasi informasi di tengah derasnya arus disinformasi digital.

Sinergi Pengawasan Konten

Regulasi ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang melindungi ekosistem penyiaran Indonesia dari dominasi konten asing yang tidak tersaring. Pemerintah berkomitmen untuk tidak menghambat inovasi, namun tetap menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan penyiaran yang berlaku secara nasional.

Untuk liputan berita yang lebih detail mengenai perkembangan kebijakan ini, kunjungi DKIJakarta.id.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu