SE Nomor 7 Tahun 2026 Belum Cukup, Guru Honorer Tuntut Afirmasi Khusus ke PPPK

Pentingnya Afirmasi yang Berkeadilan

Dukungan bagi guru honorer tidak cukup hanya dengan dokumen tertulis. Para pakar kebijakan pendidikan menekankan bahwa sistem penilaian dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mempertimbangkan bobot pengalaman kerja secara lebih proporsional. Tanpa adanya afirmasi khusus, guru honorer senior akan terus kesulitan bersaing dengan pelamar baru yang memiliki keunggulan dalam tes berbasis digital.

Situasi ini seringkali memicu kekhawatiran mengenai stabilitas sektor pendidikan nasional. Beberapa pihak bahkan sempat menyinggung pentingnya menempatkan Sikap PKS Soal Kabinet Prabowo: Fokus pada Profesionalisme di Luar Partai untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan pegawai negara didasarkan pada profesionalisme dan dedikasi nyata, bukan sekadar administratif.

Tantangan Implementasi di Daerah

Banyak pemerintah daerah masih mengalami kendala teknis dalam memetakan kebutuhan guru PPPK sesuai dengan formasi yang tersedia. Ketimpangan jumlah guru honorer antar wilayah menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam SE Nomor 7 Tahun 2026. Sinkronisasi data yang akurat antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan agar tidak ada guru yang tertinggal dalam proses transformasi status ini.

FAQ

Apa perbedaan mendasar antara SE Nomor 7 Tahun 2026 dengan kebijakan sebelumnya?
SE ini lebih menekankan pada tata kelola administratif pelaporan guru honorer, namun belum secara eksplisit memberikan jaminan kuota atau afirmasi nilai dalam seleksi PPPK.

Apa tuntutan utama guru honorer saat ini?
Guru honorer menuntut adanya kebijakan afirmasi khusus, seperti penambahan poin berdasarkan masa kerja atau pengecualian tes tertentu bagi mereka yang sudah mengabdi di atas 10 tahun.

Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai kebijakan pendidikan di tanah air.