Waka Komisi III DPR RI Desak Penegakan Hukum Tegas Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan di Kalimantan Selatan

Aksi pembakaran lahan di Kalimantan Selatan seringkali memicu kekhawatiran karena dampaknya yang meluas terhadap kualitas udara dan kesehatan warga sekitar. Penegakan hukum yang tajam ke bawah dan ke atas diharapkan mampu menghentikan praktik ilegal yang kerap berulang setiap tahunnya.

Tanggung Jawab Pemilik Lahan

Pihak parlemen menyoroti bahwa banyak pembakaran terjadi di atas lahan pribadi dengan dalih efisiensi pembersihan lahan. Padahal, tindakan ini melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.

Tindakan tegas di lapangan seringkali dihadapkan dengan tantangan pembuktian di pengadilan, serupa dengan kompleksitas yang terjadi dalam penanganan Kasus Sitaan Emas 74 Kilogram dan Dolar, Pemilik Bersiap Tempuh Jalur Hukum, di mana prosedur hukum harus dilalui dengan teliti dan transparan. Aparat kepolisian setempat diminta untuk melakukan penyelidikan berbasis bukti ilmiah agar pelaku tidak dapat mengelak dari jeratan hukum.

Sinergi Lintas Sektor

Keberhasilan dalam menekan angka kebakaran lahan memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat. Koordinasi yang solid sangat dibutuhkan agar pencegahan dapat dilakukan sebelum api membesar dan mencemari lingkungan.

Jika dibandingkan dengan penanganan krisis lingkungan lain, seperti bencana Hujan Ekstrem Landa Cile: 10 Orang Tewas, Status Darurat Ditetapkan, tantangan di Kalimantan Selatan memerlukan komitmen jangka panjang dalam pengawasan lahan. Untuk liputan berita yang lebih detail, kunjungi DKIJakarta.id.