Key Highlights
- Pemerintah menanggapi keluhan publik terkait portal penghalang di kawasan sirip Malioboro.
- Pengguna kursi roda mengalami kesulitan mobilitas akibat adanya infrastruktur tersebut.
- Evaluasi teknis akan segera dilakukan untuk memastikan ruang publik ramah bagi semua kalangan.
Evaluasi Infrastruktur Kawasan Malioboro
Kawasan Malioboro terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah terkait penataan ruang publik. Baru-baru ini, pemasangan sejumlah portal di area sirip atau jalan masuk kawasan tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat. Keluhan utamanya tertuju pada aksesibilitas yang terhambat bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang menggunakan kursi roda.
Portal yang dimaksud sebenarnya dipasang untuk mengatur alur kendaraan dan menjaga ketertiban kawasan dari parkir liar. Namun, dimensi dan penempatan infrastruktur tersebut dinilai terlalu rapat sehingga menyulitkan navigasi alat bantu jalan. Keadaan ini menciptakan diskriminasi akses bagi kelompok difabel yang ingin menikmati ikon pariwisata Yogyakarta tersebut.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Pihak berwenang menyatakan akan segera meninjau ulang desain portal di lapangan. Fokus utama evaluasi ini adalah mencari titik keseimbangan antara fungsi ketertiban kawasan dengan pemenuhan hak aksesibilitas bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Perubahan desain, seperti penyesuaian lebar celah atau penggantian tipe portal, menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan.
Dalam upaya memperkuat regulasi ruang publik, berbagai diskusi terkait kebijakan pemerintah kini menjadi perhatian luas, serupa dengan diskusi mengenai Marinus Gea Tegaskan Urgensi Payung Hukum Khusus AI di Luar RUU Hak Cipta yang juga menuntut keadilan bagi masyarakat di sektor yang berbeda. Kebijakan tata kota yang inklusif merupakan target utama agar setiap sudut kota dapat diakses oleh semua pihak dengan nyaman dan aman.
?️ Share Your Opinion!
Bagaimana pendapat Anda mengenai penempatan portal di kawasan wisata seperti Malioboro? Apakah keamanan tetap harus diprioritaskan atau aksesibilitas bagi difabel yang utama? Sampaikan aspirasi Anda di kolom komentar.
Untuk liputan berita yang lebih detail mengenai kebijakan tata kota dan isu sosial lainnya, kunjungi DKIJakarta.id.