Key Highlights
- Komisi III DPR RI menyoroti maraknya penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat.
- Dampak polusi suara dan potensi kerusakan fasilitas umum menjadi perhatian serius bagi legislator.
- Diperlukan regulasi yang lebih tegas agar hiburan tidak merugikan ketertiban umum.
Desakan Evaluasi Penggunaan Sound Horeg
Komisi III DPR RI secara resmi meminta pihak kepolisian serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tren penggunaan sound system berskala raksasa atau yang populer disebut 'sound horeg'. Fenomena ini belakangan sering muncul dalam berbagai acara hajatan maupun karnaval lokal di sejumlah daerah.
Anggota dewan menilai bahwa intensitas suara yang dihasilkan oleh perangkat tersebut telah melampaui batas kewajaran. Tidak hanya mengganggu kenyamanan warga sekitar, getaran suara yang ekstrem dilaporkan berisiko merusak struktur bangunan hingga memicu gangguan kesehatan bagi kelompok rentan.
Menjaga Ketertiban Tanpa Mengesampingkan Budaya
Pemerintah diharapkan segera merumuskan aturan main yang jelas mengenai batasan desibel di ruang terbuka. Meskipun hiburan rakyat merupakan bagian dari dinamika sosial, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak masyarakat lainnya untuk mendapatkan ketenangan.
Diskusi mengenai ketertiban umum ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas di berbagai sektor, serupa dengan pentingnya menjaga transparansi di ranah kebijakan publik seperti dalam MPR Buka Suara Soal Isu Reshuffle Kabinet Pasca-17 Agustus yang belakangan menjadi sorotan nasional.
FAQ
Apa alasan utama Komisi III DPR RI meminta evaluasi sound horeg?
Evaluasi diminta karena penggunaan sound dengan kapasitas ekstrem dianggap lebih banyak menimbulkan dampak mudarat, seperti kerusakan properti dan gangguan kesehatan bagi warga.
Apakah ada larangan mutlak penggunaan sound system tersebut?
Hingga saat ini, belum ada larangan mutlak, namun dewan mendorong adanya penegakan aturan mengenai batasan kebisingan yang lebih ketat agar tercipta harmoni sosial. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai regulasi ini.