Key Highlights
- Viral unggahan di media sosial yang menyoroti biaya Rp 600 ribu untuk membuat konten vlog di rumah lokasi syuting film Pengabdi Setan.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menegaskan perlunya kejelasan status pengelolaan lokasi wisata.
- Pengelola lokasi diminta mematuhi aturan retribusi resmi jika kawasan tersebut termasuk dalam aset yang dikelola pemerintah.
Polemik Biaya Konten di Lokasi Ikonik
Publik baru-baru ini dihebohkan dengan unggahan seorang kreator konten yang mengeluhkan adanya pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu untuk kegiatan syuting vlog di rumah yang dikenal sebagai lokasi syuting film Pengabdi Setan. Lokasi yang terletak di kawasan Pengalengan, Kabupaten Bandung ini memang menjadi magnet bagi para penggemar film horor dan pencari konten unik.
Biaya tersebut diklaim sebagai tarif resmi untuk perizinan pengambilan gambar dengan peralatan profesional maupun semi-profesional. Namun, besaran nominal yang dipatok menimbulkan perdebatan di kalangan warganet terkait kewajaran tarif untuk penggunaan lokasi publik atau semi-publik.
Tanggapan Disparekraf dan Regulasi Wisata
Menanggapi fenomena tersebut, pihak Disparekraf DKI Jakarta memberikan catatan penting mengenai tata kelola destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif. Dinas terkait menekankan bahwa setiap penarikan retribusi di area wisata harus memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan kepada masyarakat.
Kondisi ini menyoroti pentingnya literasi masyarakat mengenai aturan pemanfaatan ruang publik, yang sering kali bersinggungan dengan pengelolaan aset digital dan ruang kreatif di era modern. Pengelola lokasi diminta untuk tidak membebani pengunjung dengan tarif yang tidak teregulasi dengan baik agar tidak merusak iklim pariwisata lokal.
Harapan bagi Pelaku Kreatif
Pemerintah daerah berharap agar ke depannya terdapat standarisasi tarif yang lebih bersahabat bagi kreator konten lokal. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif tanpa harus mengabaikan aspek legalitas serta pemeliharaan aset properti yang memiliki nilai historis filmografi.
Pengawasan terhadap pungutan liar di tempat wisata menjadi perhatian utama agar citra destinasi wisata di Indonesia tetap terjaga. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai isu pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya.