Key Highlights

  • Mahkamah Konstitusi menetapkan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wapres sebagai delik aduan absolut.
  • Hanya Presiden atau Wakil Presiden yang sah secara hukum untuk mengajukan laporan atau pengaduan terkait penghinaan.
  • Putusan ini bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan pelaporan oleh pihak ketiga.

Kedudukan Delik Aduan dalam Ketatanegaraan

Mahkamah Konstitusi secara resmi memberikan penegasan mengenai batasan hukum dalam kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusannya, lembaga peradilan tertinggi ini menegaskan bahwa proses hukum hanya bisa berjalan apabila subjek yang dihina, yakni Presiden atau Wakil Presiden, melakukan pengaduan secara langsung.

Langkah ini diambil untuk meminimalisir potensi kriminalisasi yang berlebihan di tengah masyarakat. Dengan status sebagai delik aduan, aparat penegak hukum tidak dapat memproses laporan atas inisiatif pihak lain atau organisasi yang merasa tersinggung atas nama negara tanpa adanya pelaporan langsung dari korban.

Implikasi Hukum bagi Masyarakat

Perubahan paradigma ini membawa dampak signifikan bagi penegakan demokrasi di Indonesia. Publik kini memiliki koridor hukum yang lebih jelas dalam memberikan kritik, selama kritik tersebut tidak bergeser menjadi penghinaan personal yang merugikan martabat jabatan tertinggi negara tersebut.

Pemerintah dan penegak hukum diwajibkan mengikuti kaidah ini dalam setiap prosedur pemanggilan saksi maupun tersangka. Hal ini sejalan dengan upaya negara dalam merespons berbagai dinamika sosial, termasuk ketika Istana Ungkap Rangkaian Agenda HUT ke-81 RI: Dari Zikir Akbar hingga Merdeka Run yang sering kali memancing diskusi publik di ruang digital maupun fisik.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan delik aduan dalam kasus ini?

Delik aduan berarti tindak pidana tersebut hanya dapat diproses apabila korban atau pihak yang dirugikan melaporkan secara langsung kepada pihak kepolisian.

Apakah pihak ketiga bisa melaporkan penghinaan terhadap Presiden?

Tidak bisa. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pihak ketiga tidak memiliki legal standing untuk melapor atas nama Presiden atau Wakil Presiden terkait penghinaan.

Pantau perkembangan hukum dan isu nasional lainnya dengan mengikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.