Bayang-Bayang Pungli di Kantor Imigrasi: Praktik Kotor Masih Menghantui Pasca-OTT KPK

Meski KPK telah melakukan OTT, dugaan pemerasan terhadap WNA di kantor imigrasi masih dikhawatirkan terjadi. Pengawasan ketat menjadi sorotan publik.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Nov 17, 2026 schedule 7:30 AM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Bayang-Bayang Pungli di Kantor Imigrasi: Praktik Kotor Masih Menghantui Pasca-OTT KPK
“Bayang-Bayang Pungli di Kantor Imigrasi: Praktik Kotor Masih Menghantui Pasca-OTT KPK”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/6909e9
17 Nov 2026
https://www.dkijakarta.id/s/6909e9
Copied
Bayang-Bayang Pungli di Kantor Imigrasi: Praktik Kotor Masih Menghantui Pasca-OTT KPK
Image via Pexels - Bayang-Bayang Pungli di Kantor Imigrasi: Praktik Kotor Masih Menghantui Pasca-OTT KPK

Key Highlights

  • Indikasi praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) masih menjadi sorotan tajam di lingkungan kantor imigrasi.
  • Langkah tegas penegak hukum pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK dinilai belum sepenuhnya menghapus celah pungli.
  • Sistem pengawasan internal dan transparansi layanan kini menjadi tuntutan utama masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik.

Realitas di Balik Layar Pelayanan Publik

Dunia pelayanan imigrasi kembali mendapat sorotan tajam. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum petugas, kabar mengenai adanya praktik pemerasan terhadap warga negara asing masih terus bermunculan di lapangan. Fenomena ini memicu kekhawatiran bahwa budaya pungli telah mengakar kuat dan tidak serta merta hilang hanya karena satu atau dua penangkapan.

Banyak pihak menilai bahwa sistem birokrasi yang masih manual di beberapa titik krusial menjadi celah subur bagi oknum untuk melakukan negosiasi ilegal. WNA yang mengurus dokumen administrasi seringkali menjadi sasaran empuk karena ketidaktahuan mereka terhadap prosedur resmi maupun tarif yang telah ditetapkan oleh negara.

? Did You Know? Sistem digitalisasi layanan imigrasi yang sedang digalakkan bertujuan untuk memangkas pertemuan tatap muka antara pemohon dan petugas guna meminimalisir potensi praktik gratifikasi.

Tantangan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bukan sekadar mengubah sistem dari kertas ke aplikasi. Diperlukan perubahan mentalitas dari aparatur sipil negara agar integritas tetap terjaga meski tidak dalam pengawasan ketat. Masyarakat berharap aparat penegak hukum terus memantau kinerja di instansi vital, senada dengan upaya penguatan kelembagaan seperti yang terlihat pada diskusi mengenai KPK Respons Wacana Pembentukan Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset guna memberikan efek jera yang lebih nyata bagi para pelaku korupsi.

Keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan publik yang prima akan sangat bergantung pada seberapa keras mereka menindak anggota internal yang nakal. Jika praktik ini tidak segera dihentikan, citra Indonesia di mata internasional dalam bidang kepastian hukum dan investasi bisa terganggu. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk mendapatkan berita terkini mengenai perkembangan isu ini.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu