DPR Mendesak Kemenhut Bertindak Tegas Atasi Dugaan Karhutla Akibat Pembukaan Lahan

Anggota DPR RI mendesak Kementerian Kehutanan menindak tegas pelaku pembakaran hutan demi pembukaan lahan ilegal yang picu kerusakan lingkungan.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Oct 11, 2026 schedule 10:15 PM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
DPR Mendesak Kemenhut Bertindak Tegas Atasi Dugaan Karhutla Akibat Pembukaan Lahan
“DPR Mendesak Kemenhut Bertindak Tegas Atasi Dugaan Karhutla Akibat Pembukaan Lahan”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/4dc908
11 Oct 2026
https://www.dkijakarta.id/s/4dc908
Copied
DPR Mendesak Kemenhut Bertindak Tegas Atasi Dugaan Karhutla Akibat Pembukaan Lahan
Image via Pexels - DPR Mendesak Kemenhut Bertindak Tegas Atasi Dugaan Karhutla Akibat Pembukaan Lahan

Key Highlights

  • Anggota DPR mendorong investigasi menyeluruh terhadap dugaan pembakaran hutan untuk kepentingan pembukaan lahan.
  • Terdapat indikasi kuat bahwa praktik ilegal ini dilakukan oleh oknum perusahaan demi efisiensi biaya pembukaan lahan.
  • Kementerian Kehutanan diminta memperketat pengawasan di area rawan kebakaran sebelum memasuki musim kemarau panjang.

Desakan Penegakan Hukum yang Tegas

DPR RI secara resmi meminta Kementerian Kehutanan untuk segera mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai telah mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat luas akibat kabut asap yang ditimbulkan. Para legislator menekankan bahwa penegakan hukum harus menyentuh aktor intelektual di balik aksi tersebut, bukan sekadar pelaku lapangan.

Permasalahan lingkungan hidup ini menjadi perhatian serius karena dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan sangat merugikan negara. Upaya perlindungan kawasan hutan juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam Bukan Sekadar Lowongan: Strategi Baru Pemerintah Cetak Generasi Muda Mandiri yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan bagi masa depan bangsa.

? Did You Know? Kebakaran hutan yang disengaja seringkali dilakukan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit karena metode pembakaran dianggap paling murah dibandingkan pembersihan lahan secara mekanis.

Sinergi Pengawasan di Lapangan

Selain penegakan hukum, koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama. Pengawasan yang longgar di wilayah terpencil kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan lahan secara ilegal. Kemenhut diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi satelit dengan patroli fisik untuk mendeteksi titik panas lebih dini.

Di tengah maraknya evaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk Maraknya OTT Kepala Daerah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Evaluasi Pilkada dan Sekolah Partai, transparansi dalam perizinan lahan juga menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap tidak ada lagi oknum yang melindungi korporasi pelaku pembakaran hutan. Tetap ikuti perkembangan berita ini melalui liputan mendalam dari DKIJakarta News.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu