DPR RI Dorong Regulasi Perlindungan Hukum dan Kode Etik Kurator Profesional

DPR RI mendesak penyusunan aturan perlindungan hukum dan kode etik bagi kurator guna menjamin profesionalitas dalam proses kepailitan di Indonesia.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Nov 22, 2026 schedule 2:15 PM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
DPR RI Dorong Regulasi Perlindungan Hukum dan Kode Etik Kurator Profesional
“DPR RI Dorong Regulasi Perlindungan Hukum dan Kode Etik Kurator Profesional”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/dc2f9a
22 Nov 2026
https://www.dkijakarta.id/s/dc2f9a
Copied
DPR RI Dorong Regulasi Perlindungan Hukum dan Kode Etik Kurator Profesional
Image via Pexels - DPR RI Dorong Regulasi Perlindungan Hukum dan Kode Etik Kurator Profesional

Key Highlights

  • DPR menekankan perlunya payung hukum yang kuat bagi kurator dalam menjalankan tugas kepailitan.
  • Penguatan kode etik dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di lapangan.
  • Standarisasi profesi kurator menjadi agenda mendesak dalam reformasi hukum bisnis nasional.

Pentingnya Perlindungan Bagi Kurator

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti perlunya regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum bagi profesi kurator. Selama ini, kurator seringkali berada dalam posisi rentan saat menjalankan kewajibannya dalam mengurus harta pailit, yang terkadang memicu konflik hukum dengan pihak debitur maupun kreditur.

Pengaturan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum yang adil. Dengan adanya perlindungan yang jelas, diharapkan kurator dapat bertindak lebih objektif dan independen tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Sinergi Kode Etik dan Profesionalitas

Selain aspek perlindungan, DPR juga mendesak penguatan kode etik nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh praktisi kurator di Indonesia. Kode etik ini nantinya akan menjadi standar baku dalam menjaga integritas profesi dari praktik-praktik yang menyimpang.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membenahi ekosistem ekonomi dan hukum. Sebelumnya, berbagai tantangan dalam Sinyal Positif PMI Manufaktur Indonesia: Optimisme di Balik Tantangan Pemulihan Industri menjadi refleksi bahwa stabilitas regulasi sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi tetap sehat di tanah air.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Banyak praktisi hukum menilai bahwa revisi aturan kepailitan sudah sangat mendesak. Seringkali, sengketa yang muncul dalam proses kepailitan berlarut-larut karena kurangnya batasan wewenang yang tegas antara hakim pengawas dan kurator.

Pemerintah diharapkan segera membuka dialog dengan asosiasi profesi terkait untuk menyusun naskah akademik yang komprehensif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci utama dalam perumusan aturan tersebut agar tidak lagi terjadi penyimpangan yang merugikan pihak-pihak terkait.

?️ Share Your Opinion!

Menurut Anda, apakah pemberian perlindungan hukum khusus kepada kurator akan meningkatkan efisiensi proses kepailitan di Indonesia atau justru memicu kerawanan baru? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.

Tetap ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu