Hardjuno Wiwoho Desak Komisi III DPR Kawal Ketat RUU Perampasan Aset

Hardjuno menilai, selama ini upaya pemberantasan korupsi sering kali terbentur pada keterbatasan instrumen hukum untuk mengejar aset para pelaku. Menurutnya, hukuman badan saja tidak cukup untuk memberikan efek jera yang nyata bagi para koruptor.

Efektivitas dalam Penegakan Hukum

RUU Perampasan Aset diharapkan mampu mengubah paradigma penegakan hukum di tanah air. Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki legitimasi lebih kuat untuk menarik kembali aset yang diduga hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.

Diskursus mengenai RUU ini memang terus bergulir di parlemen dan menjadi sorotan publik. Dinamika politik di Senayan seringkali menunjukkan berbagai pandangan, seperti Momen Keakraban Cak Imin, Dasco, dan Angela Tanoesoedibjo di Harlah ke-28 PKB yang mencerminkan peta koalisi partai dalam merespons berbagai kebijakan strategis negara.

Harapan Publik terhadap Legislatif

Dukungan terhadap RUU ini mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil. Hardjuno menegaskan bahwa integritas anggota dewan kini diuji untuk membuktikan keberpihakan mereka terhadap agenda pemberantasan korupsi yang bersih dan transparan.

Sinergi antara aparat penegak hukum dan legislatif sangat diperlukan guna memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk meloloskan aset hasil kejahatan. Selain isu legislasi ini, stabilitas keamanan nasional juga menjadi perhatian, seperti saat Mendagri Tito Karnavian Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka yang menegaskan pentingnya komitmen aparatur negara dalam menjaga kedaulatan.

?️ Share Your Opinion!

Bagaimana pendapat Anda mengenai efektivitas RUU Perampasan Aset dalam menekan angka korupsi di Indonesia? Apakah Anda optimistis DPR akan segera mengesahkannya dalam waktu dekat? Ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.