Komentar 'Percepatan Sejarah' Budi Arie di Samping Jokowi Tuai Kritik Tajam PSI

Pernyataan Budi Arie soal percepatan sejarah di samping Presiden Jokowi menuai reaksi keras dari PSI yang menilainya sebagai bentuk adu domba.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Oct 18, 2026 schedule 4:15 PM visibility 0 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Komentar 'Percepatan Sejarah' Budi Arie di Samping Jokowi Tuai Kritik Tajam PSI
“Komentar 'Percepatan Sejarah' Budi Arie di Samping Jokowi Tuai Kritik Tajam PSI”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/5c89a4
18 Oct 2026
https://www.dkijakarta.id/s/5c89a4
Copied
Komentar 'Percepatan Sejarah' Budi Arie di Samping Jokowi Tuai Kritik Tajam PSI
Image via Pexels - Komentar 'Percepatan Sejarah' Budi Arie di Samping Jokowi Tuai Kritik Tajam PSI

Key Highlights

  • Budi Arie melontarkan pernyataan mengenai percepatan sejarah saat mendampingi Presiden Joko Widodo.
  • PSI secara terbuka mengkritik narasi tersebut karena dianggap berpotensi menciptakan gesekan politik.
  • Situasi ini memicu perdebatan mengenai etika komunikasi pejabat publik di tengah dinamika nasional.

Analisis Pernyataan Kontroversial

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital, Budi Arie Setiadi, mengenai konsep 'percepatan sejarah' saat berada di sisi Presiden Joko Widodo memicu polemik. Narasi ini langsung mendapat respons negatif dari sejumlah pihak, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menilai pernyataan tersebut tidak konstruktif.

Kritik dari PSI menegaskan bahwa di tengah transisi pemerintahan yang krusial, pemilihan diksi yang ambigu justru berisiko memicu perpecahan atau adu domba di tingkat akar rumput. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan komunikasi yang menyejukkan agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat.

? Did You Know? Istilah percepatan sejarah atau akselerasi sejarah sering kali digunakan dalam konteks sosiologi politik untuk menggambarkan perubahan sosial-politik yang berlangsung lebih cepat dari siklus normal.

Respons Dinamika Politik

Ketegangan narasi ini menambah daftar panjang diskusi panas di panggung politik tanah air. Berbagai kalangan mulai menyoroti bagaimana pernyataan pejabat publik seharusnya lebih fokus pada kebijakan strategis, seperti Putusan MK Terkait Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Mampu Dorong Kualitas Pendidikan yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.

Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari para aktor politik untuk meredam kegaduhan. Konsistensi dalam menjaga etika bernegara tetap menjadi tuntutan utama bagi setiap figur publik yang menduduki posisi strategis. Hal ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nasional, layaknya perhatian yang diberikan pada isu-isu ketenagakerjaan seperti yang disorot dalam laporan Komisi IX DPR Apresiasi Kinerja Polri dalam Menangani 97 Kasus Ketenagakerjaan. Untuk liputan berita yang lebih detail, kunjungi DKIJakarta.id.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu