Komisi IX DPR Apresiasi Kinerja Polri dalam Menangani 97 Kasus Ketenagakerjaan

Anggota dewan menilai bahwa kehadiran negara dalam melindungi hak-hak buruh sangat vital guna menjaga stabilitas iklim investasi nasional. Penanganan kasus yang transparan diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi penyelesaian sengketa di masa depan.

Dorongan Pencegahan dan Mediasi

Meski mengapresiasi penegakan hukum, Komisi IX tetap mendorong agar pihak kepolisian dan otoritas terkait lebih mengedepankan aspek preventif. Upaya mediasi dinilai jauh lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial sebelum meningkat menjadi konflik hukum yang lebih kompleks.

Peningkatan edukasi terkait regulasi ketenagakerjaan bagi perusahaan dan buruh menjadi poin penting yang terus ditekankan oleh parlemen. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran hak-hak dasar tenaga kerja secara sistemik.

Perhatian terhadap kesejahteraan dan tata kelola kebijakan publik juga menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini, sebagaimana terlihat dalam upaya penguatan sektor strategis seperti yang diulas dalam Sudaryono Dinilai Memiliki Kapasitas Kuat Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. Konsistensi dalam kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial akan terus diawasi melalui fungsi legislasi, selaras dengan pengawasan parlemen terhadap berbagai lembaga publik lainnya seperti saat DPR Sahkan 9 Anggota KPI Periode 2025-2028: Ini Daftar Lengkapnya. Ikuti DKIJakarta News untuk selalu mendapatkan berita terkini.