Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Fokus pada Efek Jera Koruptor

Pakar hukum menekankan RUU Perampasan Aset harus memiliki roh pemberantasan korupsi yang kuat untuk menciptakan efek jera maksimal bagi pelaku kejahatan.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Nov 20, 2026 schedule 4:00 AM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Fokus pada Efek Jera Koruptor
“Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Fokus pada Efek Jera Koruptor”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/eb736a
20 Nov 2026
https://www.dkijakarta.id/s/eb736a
Copied
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Fokus pada Efek Jera Koruptor
Image via Pexels - Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Fokus pada Efek Jera Koruptor

Key Highlights

  • RUU Perampasan Aset dipandang sebagai instrumen krusial dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
  • Pakar hukum menekankan pentingnya substansi regulasi yang tidak sekadar formalitas administratif.
  • Adanya desakan agar beleid ini mampu menyentuh aset yang disembunyikan melalui skema pencucian uang yang kompleks.

Pentingnya Substansi dalam Regulasi Perampasan Aset

Diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mengemuka di ruang publik. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa keberadaan aturan ini harus dibekali dengan 'roh' pemberantasan korupsi yang nyata, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam sistem peradilan pidana nasional.

Para ahli berpendapat bahwa efektivitas RUU ini sangat bergantung pada keberanian aparat penegak hukum dalam mengejar aset hingga ke akar-akarnya. Tanpa mekanisme yang kuat, perampasan aset dikhawatirkan hanya akan menyasar pelaku kecil tanpa mampu menyentuh aktor intelektual di balik korupsi sistemik.

Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum

Penguatan integritas sistem hukum di Indonesia memerlukan kerja sama lintas sektor. Sebagaimana upaya pemerintah dalam menciptakan efisiensi pelayanan publik dan program strategis, seperti yang terlihat dalam Langkah Strategis Sudaryono Optimalkan Program MBG dan BGN untuk Kedaulatan Pangan, pemberantasan korupsi juga memerlukan koordinasi yang solid agar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Regulasi ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas kebuntuan dalam pengembalian kerugian negara. Fokus utama harus tertuju pada bagaimana aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat segera disita dan dikembalikan ke kas negara tanpa menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap dalam waktu yang sangat lama.

FAQ

Apa urgensi utama dari pengesahan RUU Perampasan Aset?
RUU ini dianggap mendesak untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku korupsi dalam menyembunyikan aset hasil kejahatan mereka.

Bagaimana RUU ini dapat memberikan efek jera?
Dengan menyita aset secara langsung, negara dapat memiskinkan pelaku kejahatan sehingga menghilangkan insentif ekonomi yang menjadi motif utama tindak pidana korupsi.

Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai pembahasan regulasi ini.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu