Partai Golkar Soroti Risiko Abuse of Power dalam RUU Perampasan Aset

Fraksi Golkar berpendapat bahwa semangat memberantas tindak pidana korupsi melalui perampasan aset harus dibarengi dengan perlindungan hak-hak warga negara yang prosedural. Tanpa batasan yang jelas, kewenangan besar yang diberikan kepada negara dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk target di luar kepentingan penegakan hukum.

Prinsip Kehati-hatian dalam Legislasi

Diskusi di parlemen saat ini difokuskan pada harmonisasi antara efektivitas pengembalian kerugian negara dan kepastian hukum. Legislator dari Golkar menekankan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana (non-conviction based) memerlukan standar pembuktian yang sangat akurat.

Sembari menunggu perkembangan RUU ini, perhatian publik di Jakarta juga terbagi pada isu-isu kebijakan lokal lainnya. Misalnya, kebijakan terkait efisiensi kota yang belakangan ini diulas dalam Pramono Anung Soroti Dampak Signifikan Program Pemilahan Sampah di Jakarta sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Transparansi dan Pengawasan Publik

Partai Golkar berkomitmen untuk terus mengawal agar RUU ini tidak menjadi instrumen politik. Koordinasi intensif antar fraksi di DPR diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pasal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

Pengawasan ini sejalan dengan upaya penegakan hukum yang konsisten di berbagai lini, termasuk tindakan tegas aparat terhadap pelanggaran pidana lainnya seperti yang terlihat pada kasus Polisi Bongkar Gudang Ganja 27,9 Kg di Jatinegara, Tiga Pengedar Diringkus. Integritas sistem hukum nasional menjadi taruhan dalam setiap perumusan kebijakan baru.

?️ Share Your Opinion!

Bagaimana pendapat Anda mengenai keseimbangan antara kewenangan penegak hukum dan perlindungan hak milik dalam RUU Perampasan Aset? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai kebijakan publik ini.