Viral Tarif Vlog Rp 600 Ribu di Rumah Pengabdi Setan, Begini Penjelasan Disparekraf DKI

Ramai perbincangan mengenai tarif pembuatan konten vlog sebesar Rp 600 ribu di lokasi syuting Pengabdi Setan, Disparekraf DKI Jakarta berikan tanggapan.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Nov 21, 2026 schedule 7:15 AM visibility 0 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
Viral Tarif Vlog Rp 600 Ribu di Rumah Pengabdi Setan, Begini Penjelasan Disparekraf DKI
“Viral Tarif Vlog Rp 600 Ribu di Rumah Pengabdi Setan, Begini Penjelasan Disparekraf DKI”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/ebeabd
21 Nov 2026
https://www.dkijakarta.id/s/ebeabd
Copied
Viral Tarif Vlog Rp 600 Ribu di Rumah Pengabdi Setan, Begini Penjelasan Disparekraf DKI
Image via Pexels - Viral Tarif Vlog Rp 600 Ribu di Rumah Pengabdi Setan, Begini Penjelasan Disparekraf DKI

Key Highlights

  • Viral unggahan di media sosial yang menyoroti biaya Rp 600 ribu untuk membuat konten vlog di rumah lokasi syuting film Pengabdi Setan.
  • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menegaskan perlunya kejelasan status pengelolaan lokasi wisata.
  • Pengelola lokasi diminta mematuhi aturan retribusi resmi jika kawasan tersebut termasuk dalam aset yang dikelola pemerintah.

Polemik Biaya Konten di Lokasi Ikonik

Publik baru-baru ini dihebohkan dengan unggahan seorang kreator konten yang mengeluhkan adanya pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu untuk kegiatan syuting vlog di rumah yang dikenal sebagai lokasi syuting film Pengabdi Setan. Lokasi yang terletak di kawasan Pengalengan, Kabupaten Bandung ini memang menjadi magnet bagi para penggemar film horor dan pencari konten unik.

Biaya tersebut diklaim sebagai tarif resmi untuk perizinan pengambilan gambar dengan peralatan profesional maupun semi-profesional. Namun, besaran nominal yang dipatok menimbulkan perdebatan di kalangan warganet terkait kewajaran tarif untuk penggunaan lokasi publik atau semi-publik.

Tanggapan Disparekraf dan Regulasi Wisata

Menanggapi fenomena tersebut, pihak Disparekraf DKI Jakarta memberikan catatan penting mengenai tata kelola destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif. Dinas terkait menekankan bahwa setiap penarikan retribusi di area wisata harus memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan kepada masyarakat.

Kondisi ini menyoroti pentingnya literasi masyarakat mengenai aturan pemanfaatan ruang publik, yang sering kali bersinggungan dengan pengelolaan aset digital dan ruang kreatif di era modern. Pengelola lokasi diminta untuk tidak membebani pengunjung dengan tarif yang tidak teregulasi dengan baik agar tidak merusak iklim pariwisata lokal.

Harapan bagi Pelaku Kreatif

Pemerintah daerah berharap agar ke depannya terdapat standarisasi tarif yang lebih bersahabat bagi kreator konten lokal. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif tanpa harus mengabaikan aspek legalitas serta pemeliharaan aset properti yang memiliki nilai historis filmografi.

Pengawasan terhadap pungutan liar di tempat wisata menjadi perhatian utama agar citra destinasi wisata di Indonesia tetap terjaga. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai isu pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu