LBH Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Penangkapan Demonstran di DPR

LBH Jakarta mengungkap dugaan pelanggaran prosedur saat penangkapan massa aksi buruh di DPR, memicu kekhawatiran terkait perlindungan hak berekspresi.

MhdDaniel
MhdDaniel Chief Editor
calendar_today Oct 24, 2026 schedule 11:15 PM visibility 1 chat_bubble 0
N
News
NEWS CARD
Logo
LBH Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Penangkapan Demonstran di DPR
“LBH Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Penangkapan Demonstran di DPR”
Favicon
Read more on www.dkijakarta.id/s/d4db3d
24 Oct 2026
https://www.dkijakarta.id/s/d4db3d
Copied
LBH Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Penangkapan Demonstran di DPR
Image via Pexels - LBH Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Penangkapan Demonstran di DPR

Key Highlights

  • LBH Jakarta melaporkan adanya potensi pelanggaran prosedur aparat dalam penangkapan massa aksi buruh.
  • Amnesty Indonesia mendesak pemerintah agar tidak membungkam kebebasan berpendapat masyarakat.
  • Keluarga melaporkan sejumlah peserta aksi, termasuk Farhan dan Reno, belum diketahui keberadaannya pasca demonstrasi.

Dugaan Pelanggaran di Tengah Aksi Massa

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pengamanan demonstrasi buruh di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Tim kuasa hukum menyoroti pola penangkapan yang dinilai tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk minimnya akses pendampingan bagi mereka yang diamankan.

Situasi di lapangan yang sempat memanas membuat banyak pihak khawatir akan keselamatan para peserta aksi. Hingga saat ini, upaya pencarian terus dilakukan terhadap beberapa individu yang dinyatakan hilang pasca pembubaran paksa oleh pihak kepolisian, memicu perdebatan mengenai batasan aparat dalam menangani penyampaian aspirasi publik.

Tuntutan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat

Amnesty International Indonesia secara tegas meminta pemerintah untuk menghormati ruang sipil yang menjadi bagian dari demokrasi. Aksi protes merupakan mekanisme konstitusional yang seharusnya dilindungi, bukan justru dihadapi dengan tindakan represif atau intimidasi yang mencederai hak warga negara.

Keluarga korban kini menggantungkan harapan pada proses pelacakan jejak digital maupun fisik guna memastikan keberadaan anggota keluarga mereka. Transparansi dari aparat penegak hukum menjadi poin utama yang dituntut oleh para aktivis agar tidak ada lagi peristiwa serupa yang berujung pada hilangnya seseorang setelah menyampaikan pendapat di muka umum.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu memantau isu-isu sosial dan hukum yang berkembang di ibu kota. Selain berita mengenai isu kemanusiaan, dinamika di sektor lain seperti Aksi Sosial Karang Taruna: Salurkan Bantuan Pendidikan dan Fasilitas Air Bersih juga tetap mendapat perhatian luas di tengah masyarakat. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai kasus ini.

auto_awesome Ai Assisted
favorite Follow us for the latest updates:
Author
MhdDaniel

MhdDaniel Chief Editor

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu