Pramono Anung Tegaskan ASN DKI Jakarta yang Layani Publik Dilarang WFH

Menurutnya, kehadiran fisik petugas di lapangan adalah kunci dalam memberikan solusi cepat atas berbagai masalah yang dihadapi warga. Kedisiplinan aparatur menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem birokrasi yang lebih responsif dan tangkas di tengah dinamika ibu kota.

Optimalisasi Birokrasi di Jakarta

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk melakukan pembenahan dalam sistem pelayanan publik. Selain menuntut kehadiran ASN, efisiensi juga harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna agar tidak terjadi tumpang tindih dalam prosedur administrasi.

Tantangan birokrasi modern memang menuntut adaptasi, namun tidak boleh mengorbankan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah. Hal ini senada dengan semangat pembenahan institusi lainnya, sebagaimana disorot dalam isu PB PMII Soroti Langkah Febrie Adriansyah Terkait Penanganan Tersangka Tanpa Atribut Tahanan yang menekankan pentingnya prosedur standar dalam setiap tindakan publik.

Penerapan di Lapangan

Instruksi ini akan segera disosialisasikan kepada seluruh dinas dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) agar memiliki persepsi yang sama. Penegakan disiplin bagi mereka yang melanggar aturan kehadiran juga dipastikan akan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di lingkungan kepegawaian negara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi teladan bagi instansi lain dalam hal tata kelola sumber daya manusia. Tetap ikuti DKIJakarta News untuk perkembangan terbaru mengenai kebijakan tata kota dan pelayanan publik.